Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Mendukung Penuh terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi


Penetapan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituangkan di dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022. Pada tahun ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 3 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK. Ketiga unit kerja tersebut diantaranya: 1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; 2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta 3) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Tidak semua unit kerja dapat diusulkan sebagai WBK. Terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi unit kerja berpredikat WBK, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Salah satu deputi yang telah menggelar sosialisasi terkait pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang atau dikenal dengan Deputi VI. Bapak Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS., selaku Deputi VI, memberikan dukungan secara penuh terhadap pembangunan ZI menuju WBK. Pembangunan ini dianggap sebagai percontohan (role model) Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Harapannya untuk unit kerja yang telah mendapat predikat WBK dapat menjadi pilot project dan benchmark bagi unit kerja yang lain.